Antisipasi Dampak Ekonomi Corona, Mendagri Minta Penyaluran Dana Desa Dipercepat

Mendagri Tito Karnavian saat berpoto bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Poto:Dok

Indo Barat - Perlambatan ekonomi global karena perang dagang antara Amerika Serikat dan China, ditambah dampak ekonomi akibat penyebaran virus corona perlu diwaspadai. Sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, hal tersebut bisa mempengaruhi ekonomi di tanah air, langkah antisipasi harus dilakukan, salah satunya dengan mempercepat proses pencairan dana desa (DD).

"Untuk mengantisipasi tekanan ekonomi global, desa-desa di Indonesia harus diperkuat dengan memaksimalkan dana desa senilai 72 triliun untuk 74.953 desa se-Indonesia," kata Tito.

Langkah ini diambil berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan para menterinya dalam rangka menangani dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Ada empat poin yang disampaikan Jokowi, yakni meminta menteri menggunakan instrumen moneter dan fiskal dalam rangka memperkuat daya tahan serta daya saing ekonomi Indonesia.

Kemudian meminta ada kebijakan fiskal untuk mendorong ekonomi, khususnya investasi di sektor pariwisata, sebab dampak virus corona membuat jumlah wisatawan asal China ke Indonesia menurun. Juga melakukan upaya penurunan defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan.

Selanjutnya, Jokowi meminta Mendagri mengingatkan kepala daerah untuk segera merealisasikan belanja APBD-nya, termasuk percepatan pencairan dana desa. Begitu juga belanja di seluruh kementerian dan lembaga.

Atas arahan presiden tersebut, Mendagri segera menindaklanjutinya bersama Menteri Keuangan dan Menteri Desa dan PDTT untuk segera memproses percepatan pencairan dana desa. Karena desa merupakan penyanggah ketahanan perekonomian negara. Namun Tito mengingatkan, meski dipercepat realisasi dana desa harus tetap tepat sasaran.

Bahkan Tito juga sudah menginstruksikan pejabat eselon I Kemendagri untuk turun langsung ke daerah-daerah guna memantau dan mengawasi penyaluran dana desa, termasuk ke Bengkulu.

Selasa, 25 Februari 2020, tepatnya di Balai Buntar, digelar Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020. Hadir mewakili Mendagri adalah Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Boytenjuri.

"Sesuai instruksi Mendagri dan Presiden, pejabat eselon I Kemendagri mendapat tugas keliling daerah untuk memantau dan mengawasi penyaluran dana desa. Pencairan alokasi dana desa ini dipercepat sebagai upaya mengantisipasi imbas kondisi ekonomi dunia akibat mewabahnya virus corona," ungkapnya.

Dari total keseluruhan dana desa sebesar Rp72 triliun, Provinsi Bengkulu mendapatkan Rp1,09 triliun. Dana sebesar ini harus betul-betul dimaksimalkan untuk menggerakkan ekonomi di desa, dengan demikian perekonomian Indonesia akan tetap stabil, termasuk dalam mengantisipasi dampak ekonomi corona.

Semangat yang sama pun disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, bahkan ia juga meminta para bupati se-Provinsi Bengkulu untuk segera mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa serta Perangkat Desa.

Ditegaskan bahwa dengan adanya standar minimum penghasilan kades dan perangkatnya, maka tidak akan ada lagi kesenjangan antar kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Selain juga memberikan rasa adil bagi para kades.

“Saya minta betul kepada para bupati untuk segera menindaklanjuti itu, karena saya kira tidak sulit bagi kita untuk menerapkan peraturan itu, kita buat standar minimum agar ada keseragaman dari seluruh desa yang ada di Provinsi Bengkulu,” tegas Rohidin.

Keseragaman penghasilan tentu akan memberikan semangat baru bagi para kades, namun kades juga dituntut harus memiliki inovasi dan profesional dalam mengunakan dana desa. Banyak hal yang dapat dilakukan menggunakan dana desa khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur desa.

“Segera laksanakan kegiatan secepat mungkin, ketika dana sudah masuk ke kas desa segera dibelanjakan, segela laksanakan program di lapangan, agar gerak ekonomi di desa dapat mulai berjalan,” ujar Rohidin.

Sekedar untuk diketahui, dana desa mulai tahun ini akan ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening pemerintahan desa. Sebagai upaya mempercepat penyalurannya, juga pangkas birokrasi. (***)