Dua Program bagi Pekerja Terdampak Covid-19 di Bengkulu Berjalan Baik

Evaluasi Dua Program Pemerintah bagi Pekerja Terdampak Covid-19 Provinsi Bengkulu oleh Komisi IX DPR RI di Aula Pola Pemprov. Kamis, 18 Maret 2021. Foto/Dok 

Indo Barat - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan, bahwa kunjungan kerjanya hari ini bersama tim terkait dengan evaluasi program Kartu Prakerja dan Subsidi Upah bagi pekerja yang terdampak Covid-19 di Provinsi Bengkulu.

Ia ingin memastikan bahwa program bagi para pekerja di masa pandemi Covid-19 betul - betul bisa dirasakan manfaatnya bagi sebanyak mungkin pekerja yang terdampak.

Bukan hanya menerima manfaat dari sisi materi saja, yang sifatnya sementara. Namun juga diharapkan memiliki keberlanjutan di masa yang akan datang. Bahkan bisa meningkatkan kemampuan skill hingga manpu membuat lapangan pekerjaan baru di masa depan.

Menurut Melkiades yang juga merupakan Ketua rombongan Komisi IX DPR RI ini, bahwa kedua program tersebut telah berjalan dengan baik di Provinsi Bengkulu. Walaupun tetap ada catatan - catatan penting untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dari program pemerintah ini.

"Kami lihat bahwa program ini di Bengkulu sudah berjalan cukup baik, dengan berbagai catatan dari pemerintah, baik Provinsi dan juga dari Pusat, mulai dari pendataan, hingga proses mendapatkan program tersebut," jelas Melkiades, Kamis (18/3/2021).

"Paska program ini akan kami tindak lanjuti di Jakarta agar program ini semakin efektif bagi para pekerja terdampak Covid-19," tambahnya.

Pertemuan dalam rangka evaluasi dua program tersebut dibuka oleh Gubernur Rohidin Mersyah di aula Pola Pemprov Bengkulu. Rohidin berharap dengan kunjungan Komisi IX DPR RI ini sinergi antar pemangku kepentingan akan semakin terjalin. Di mana program - program besar Provinsi Bengkulu dapat segera terealisasi.

"Saya kira ini merupakan suatu sinergi, kemarin kita sudah dikunjungi pak Menteri Kesehatan, sekarang diperkuat dengan kedatangan Komisi IX DPR RI, yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Kesehatan," jelas Rohidin.

"Terkhusus terkait pengusulan alih status atau pengusulan alih status pengelolaan Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSJK), peningkatan status dan kelas RSUD M. Yunus, lalu program terkait dengan subsidi upah kemudian pelatihan prakerja, ini alhamdulilah mudah - mudahan akan mendapatkan support yang kuat dari teman - teman di Senayan," pungkasnya. (Mc)

Editor: Alfridho AP