Pemprov Bengkulu Gelar Rakor TPID untuk Tekan Laju Inflasi di Masa Pandemi

Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan (High Level Meeting) TPID Provinsi Bengkulu Tahun 2021. Selasa, 7 Desember 2021. Foto/Dok

Indo Barat - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus melakukan upaya dalam rangka menekan laju inflasi terkhusus pada masa Pandemi Covid-19. Di antaranya melalui penggunaan teknologi digital baik pada tahap distribusi maupun proses produksi.

Hal ini disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan (High Level Meeting) TPID Provinsi Bengkulu Tahun 2021, Selasa (7/12/2021) bertempat di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu. 

"Kita memastikan pengendalian inflasi di masa Covid-19 ini akan sangat berpengaruh dengan kondisi perekonomian masyarakat, maka penerapan teknologi digital dalam pengendalian inflasi ini harus mulai dilakukan. Contohnya yang dilakukan di Kepahiang terkait dengan digital farming. Artinya dari sisi produksi pun bisa menggunakan teknologi digital, kemudian distribusi, membangun psikologi pasar, ini yang dibahas pada High Level Meeting ini," ujarnya.

Disebutkan Gubernur Rohidin bahwa salah satu aspek pengendalian inflasi yang paling penting adalah kelancaran dari sisi transportasi. Menurutnya jika produk maupun ketersediaan barang ada, namun transportasi menjadi mahal atau terhambat maka hal itu akan sangat mengganggu dan berpengaruh terhadap nilai inflasi.

"Membuka keterisoliran Bengkulu terhadap konektivitas Sumatera menjadi sebuah kebutuhan dalam rangka pengendalian inflasi. Kita akan mengadakan rapat khusus, kita minta Menko memimpin langsung, bagaimana program strategis nasional yang ada di Bengkulu, terkait dengan konektivitas daerah ini harus segera kita wujudkan. Artinya keberlanjutannya harus betul - betul terjamin," paparnya.

Gubernur Rohidin pun menyebutkan ada beberapa kebutuhan pokok yang mempengaruhi inflasi di Provinsi Bengkulu. Di antaranya adalah beras. Menurut data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu produksi Beras Bengkulu mengalami penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya, yang pada tahun 2019 lalu defisit 12.071 ton.

"Beras kita ini kalau dari produksi gabah kita itu surplus tetapi ketika produksi beras, kita impor, ada kebutuhan kekurangan beras di Provinsi Bengkulu, tadi angkanya sudah disampaikan. Ini karena ada 3 Kabupaten, Mukomuko, Bengkulu Selatan dan Kaur. Di mana produksi gabahnya itu sebagian keluar ke Lampung dengan Sumatera Barat diolah di sana. Lalu kemudian berasnya kembali masuk menjadi komoditas impor dalam konteks antar Provinsi, padahal itu juga beras Bengkulu. Maka saya minta tadi sesuai keputusan rapat bagaimana Bulog ini bisa mengolah pasca panen, pengolahan gabah menjadi beras, kemudian bisa ditampung dengan harga yang layak ini juga penting," sampainya.

Pada Rakor Tingkat Pimpinan (High Level Meeting) TPID Provinsi Bengkulu Tahun 2021 itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menerima penghargaan sebagai nominasi 2 TPID Terbaik Provinsi di Kawasan Sumatera, yang diserahkan langsung oleh Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir.

Reporter: Alfridho AP

Editor: Iman SP Noya