Ratusan ASN Lebong Gelar Aksi Demo, Tuntut Pembayaran TPP

ASN Lebong membawa spanduk tuntut pembayaran TPP, Rabu, 11 Desember 2024, Foto: Dok

Indo Barat – Ratusan ASN Kabupaten Lebong menggelar aksi damai menuntut kejelasan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayarkan selama lima bulan, serta sisa pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Aksi yang melibatkan ASN dari berbagai OPD ini berlangsung di depan Kantor Bupati Lebong dan Kantor DPRD Lebong, Rabu, (11/12/2024).

Korlap Aksi, Devi Gunawan yang merupakan Direktur Yayasan Nuansa Alam Lestari (NAL) mengatakan, keterlambatan pembayaran ini telah menimbulkan keresahan di kalangan ASN. Pemda Lebong telah merampas hak-hak ASN yang seharusnya diterima tepat waktu.

Baca Juga: Gejolak Usai Penunjukan Pj Wali Kota, Aktivis Bengkulu Demo di Kantor Gubernur Tuntut Mendagri

“Para ASN ini  ingin mendapatkan kejelasan dan hak mereka sesuai ketentuan. Lima bulan tanpa TPP tentu sangat memberatkan terutama bagi ASN yang bergantung pada pendapatan tersebut,” ujarnya.

Selain TPP, beberapa PPPK juga mengaku hanya menerima gaji rapel. Kondisi ini berdampak pada perekonomian para pegawai yang mayoritas menjadi tulang punggung keluarga.

Aksi damai ini berjalan tertib dengan para peserta membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar Pemda Lebong segera memberikan kepastian terkait jadwal pembayaran yang tertunda.

Karena tidak ada satu orang pun petinggi di kantor Pemkab Lebong yang berhasil ditemui, para perwakilan aksi akhir nya bergerak menuju kantor DPRD Lebong.

Baca juga: Faperta Unib Perkenalkan Pupuk Kotoran Wallet dalam Budidaya Kopi

“Tidak ada satu petinggi di kantor Pemkab tadi yang berhasil kami temui, untuk itu kita bergeser ke kantor DPRD,  mungkin disana keluhan para ASN akan diterima karena mengingat mereka yang ada di gedung itu perwakilan dari masyarakat" kata Devi

Perwakilan Aksi langsung diterima beberapa orang perwakilan Anggota DPRD Lebong, setelah mendengar keluhan dari para ASN dan perwakilan aksi, DPRD Lebong Memutuskan Menyurati BPK RI.

"Alhamdulillah setelah diterima oleh beberapa orang anggota DPRD dengan mendengarkan keluhan dari masa aksi, akhirnya DPRD Lebong menyurati BPK-RI agar dapat melakukan audit investigasi APBD dan APBD Perubahan tahun 2024" kata Devi

Setelah menggelar orasi di Kantor DPRD Lebong massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Reporter: Maya Fitria