Data Terungkap dalam Debat Pilkada Kaur: Daerah Miskin, IPM Rendah, Hingga Sarjana Pertanian Jabat Kadispendik
Featured Image

Data Terungkap dalam Debat Pilkada Kaur: Daerah Miskin, IPM Rendah, Hingga Sarjana Pertanian Jabat Kadispendik

Diposting pada November 30, 2020 oleh Penulis Tidak Diketahui

Debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kaur, Minggu, 29 November 2020, Poto: Dok/Tangkapan layar

Indo Barat – Debat pasangan calon bupati dan wakil bupati kaur antara paslon Nomor Urut 1 Gusril Pausi-Medi Yuliardi dan paslon Nomor Urut 2, Lismidianto-Herlian Muchrim yang digelar KPU Kaur mengungkap beberapa fakta dan data diantaranya data Indek Pembangunan Manusia (IPM), data Tingkat Kemiskinan, LKPD Kabupaten Kaur dengan predikat WDP hingga basis pendidikan kepala ODP yang tidak linear. 

Dalam debat yang digelar di Hotel Mercure, Kota Bengkulu itu data pertama diungkap oleh Herlian Muchrim calon wakil bupati nomor urut 2 yang menyebutkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kaur sejak 3 tahun terkahir berada pada posisi teburuk kedua se-Provinsi Bengkulu. 

“Indek pembangunan manusia (Kabupaten Kaur) yang selalu peringkat 9 dan 10 dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat” kata Herlian Muchrim. Minggu, 29 November 2020 dalam video siaran langsung akun Facebook RBTVCamkoha.

Data yang diungkap Herlian sejalan dengan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu yang merilis IPM Kabupaten Kaur tahun dari 2017-2019 masing-masing dengan nilai 65,28 pada tahun 2017, 66,20 pada tahun 2018, dan 66,78 di tahun 2019. Angka itulah yang kemudian menempatkan Kabupaten Kaur pada posisi terendah kedua se-Provinsi Bengkulu sejak 3 tahun terakhir.

Cabup Nomor Urut 2 Lismidianto dalam debat turut mengungkapkan data diantaranya masalah tingkat kemiskinan di Kabupaten Kaur yang menempati urutan pertama dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, Laporan Keuangan Pemda Kaur yang opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tahun 2017 hingga tahun 2018 dan masalah reformasi birokrasi di Kabupaten Kaur. 

Lismidianto menyebutkan, birokrasi di Kabupaten Kaur tidak dikelolah secara profesional karena menempatkan kepala OPD tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Lismidianto mencontohkan, kepala Bappeda yang dijabat oleh orang yang berlatarbelakang sarjana pendididikan. Namun, sebaliknya kepala dinas pendidikan justru dijabat oleh orang dengan latarbelakang sarjana pertanian. 

Data-data yang diungkapkan Lismidianto relevan apabila disandingkan dengan data-data yang dikeluarkan lembaga-lembaga negara resmi seperti BPS. Soal kemiskinan misalnya, BPS Provinsi Bengkulu menempatkan indek kemiskinan Kabupaten Kaur tahun 2017 pada angka 21,54 atau tertinggi se-Provinsi Bengkulu. Masalah opini WDP yang disampaikan Lismidianto juga sesuai dengan data dari BPK RI Perwakilan Bengkulu. Kabupaten Kaur pada tahun tahun 2017 dan 2018 memang mendapat opini WDP dari BPK. 

Demikian pula masalah jabatan kepala OPD yang disebut Lismidianto tidak profesional. Saat ini kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur memang dijabat oleh orang yang berlatar belakang sarjana pertanian yaitu; Endy Yusrizal, SP dan Kepala Bappeda justru dijabat oleh orang yang berlatarbelakang sarjana pendidikan yaitu; Sutapa, S.Pd,.M.Pd.

Gusril Pausi yang notabene kandidat petahana sempat menanggapi data-data yang disampaikan paslon Lismidianto-Herlian Muchrim. Menurut Gusril, Kabupaten Kaur dibawah kepemimpinannya memang daerah termiskin di tahun 2016 dengan angka kemiskinan 21,54 persen tapi dirinya mengklaim mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kaur menjadi 18,89 persen tahun 2019. Namun, presentase kemiskinan tahun 2019 itu masih berada tertingga kedua se-Provinsi Bengkulu. 

Gusril juga menyampaikan kurva IPM Kabupaten Kaur baik walaupun presentasinya rendah tapi Gusril tidak membantah persoalan reformasi birokrasi dan masalah opini WDP dari BPK tahun 2017 dan 2018 yang disebutkan Lismidianto. [RS]

Kategori: Pilkada 2020