Hadiri Forum Finalisasi RK DAK 2025, DKP Provinsi Bengkulu Sukses Gaet Anggaran Rp 49 Milyar

DKP Provinsi Bengkulu dalam forum finalisasi RK DAK Tahun 2025, Foto: Dok

Indo Barat – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu bersama sejumlah pejabat DKP menghadiri Forum Finalisasi Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pangan Akuatik/Kelautan dan Perikanan (KP) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta pada 19-22 November 2024.

Selain Kepala Dinas, turut hadir dalam forum tersebut Sekretaris DKP Jais Effendi Kabid Perikanan Tangkap Kasman Winahyu, Kabid Budidaya & P2HP Eriko Manadi, Kabid PSDKP Musiana, serta sejumlah pejabat DKP lainnya. Kehadiran mereka bertujuan untuk memfinalisasi alokasi dan program strategis yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2025.

Dalam forum tersebut, diputuskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu akan menerima alokasi Dana DAK sebesar Rp49,678 miliar pada tahun 2025. Dana ini akan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan di sektor kelautan dan perikanan, termasuk penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas nelayan, serta pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan.

Kepala DKP Bengkulu, Syafriandi menyampaikan bahwa dana tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan di daerah. "Kami sangat mengapresiasi dukungan ini. Dana DAK akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk merealisasikan program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir," ujarnya.

Beberapa prioritas penggunaan DAK tahun 2025 meliputi pembangunan fasilitas pendukung perikanan tangkap, seperti pelabuhan perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), peningkatan kapasitas budidaya perikanan melalui pengadaan benih dan pakan berkualitas, serta pelatihan dan pendampingan teknis kepada nelayan dan pembudidaya ikan.

Selain itu, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kabid PSDKP Dra. Musiana menyatakan bahwa pengawasan yang baik akan memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan mencegah praktik-praktik ilegal seperti penangkapan ikan secara destruktif. "Keberlanjutan sumber daya kelautan adalah prioritas utama kami," tegasnya.

Forum finalisasi ini juga menjadi wadah bagi para kepala dinas dan pejabat daerah untuk berdiskusi langsung dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam diskusi tersebut, disampaikan berbagai tantangan yang dihadapi daerah, termasuk kebutuhan akan teknologi modern dan akses pasar yang lebih luas bagi produk perikanan lokal.

Kedepan, Syafriandi berharap agar alokasi DAK ini dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. "Kami berkomitmen untuk menjalankan program-program ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya. Forum ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Editor: Irfan Arief