Penghujung Tahun 2024 Perangkat Desa dan BPD di Seluma Gigit Jari Tanpa SILTAP

Sejumlah perangkat desa dan BPD mendatangi kantor Dinas BKD Seluma untuk mempertanyakan kejelasan tunjangan penghasilan tetap, Foto: Dok

Indo Barat – Sebanyak 32 desa di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, mengalami kegagalan dalam pencairan Tunjangan Penghasilan Tetap (SILTAP) untuk tahun 2024.

Akibatnya, puluhan Kepala Desa dan anggota Badan Permusywaratan Desa (BPD) terpaksa gigit jari, karena hak mereka sebagai perangkat desa belum dibayar hingga penghujung tahun.

Salikin, Kepala Desa Penago Baru, mengungkapkan bahwa beberapa perwakilan desa dari organisasi PPDI (Perkumpulan Kepala Desa Indonesia) dan APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) telah menyampaikan keluhan kepada Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun, jawaban yang diberikan oleh pihak BKD masih sangat tidak jelas dan menggantung.

“Kami hanya mendapat penjelasan yang tidak pasti. Alasan yang diberikan masih menunggu transfer dana bagi hasil, tapi kami tidak tahu dana dari mana yang dimaksud. Kami sangat kecewa, karena ada desa-desa yang sudah dibayarkan SILTAP-nya, sementara kami tidak satu sen pun menerima hak kami,” kata Salikin dengan penuh kekecewaan, Selasa (31/12/2024).

Menurut Salikin, kejadian ini semakin memperburuk catatan buruk bagi Pemda Seluma yang gagal memberikan perhatian pada perangkat desa yang telah bekerja keras sepanjang tahun. Kegagalan ini menyebabkan puluhan perangkat desa merasa kecewa dan terabaikan oleh pemerintah daerah.

"Puluhan Kepala Desa, anggota BPD, dan perangkat desa pastinya sangat kecewa dengan Pemda Seluma yang tidak punya kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Kami hanya tinggal gigit jari di penghujung tahun, karena gaji SILTAP ini sangat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan di akhir tahun," ujarnya.

Hal ini menjadi masalah serius, mengingat hingga 31 Desember 2024, SILTAP untuk 32 desa tersebut belum juga cair. Dengan berakhirnya tahun 2024, perangkat desa kini menghadapi pergantian tahun tanpa kejelasan mengenai kapan hak mereka akan dibayar.

Seftian, Sekretaris Desa Air Latak, juga menyatakan kekecewaannya. Ia menyebut bahwa ketidakjelasan ini semakin memperburuk situasi, karena sebagian perangkat desa hanya bergantung pada SILTAP sebagai sumber penghasilan utama.

Menurutnya, masalah ini juga mencerminkan ketidakstabilan dan buruknya kinerja pemerintahan daerah. "Sangat ironis dan menyakitkan. Kami bekerja sepanjang tahun, tapi hak kami tidak dipenuhi. Ini sangat mencoreng kredibilitas pemerintah daerah," ujarnya.

Dengan berakhirnya tahun 2024 ungkap Seftian, banyak perangkat desa yang berharap pemerintah segera memberikan kejelasan dan menyelesaikan masalah ini. Dirinya pun berharap pihak BKD segera memberikan kepastian mengenai kapan hak-hak perangkat desa akan dicairkan, sebelum pergantian tahun yang semakin dekat.

“Jika ini terus berlanjut, kami akan terus memperjuangkan hak kami, karena ini bukan sekadar soal uang, tetapi soal keadilan dan rasa dihargai sebagai bagian dari pemerintah daerah,” demikian kata Seftian.

Reporter: Deni AP