Dihari yang Sama DPRD Kepahiang Gelar 2 Paripurna

Kepahiang, BI – DPRD Kabupaten Kepahiang menggelar 2 agenda rapat paripurna dihari yang sama. Kedua rapat yang digelar tersebut adalah paripurna pendapat bupati atas Raperda Inisiatif DPRD dan penyampaian pandangan umum fraksi DPRD  atas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 dan nota pengantar pengajuan 7 Raperda Pemkab Kepahiang Tahun 2018.  Senin, (16/07/2018)

Paripurna pertama diawali dengan penyampaian pendapat bupati atas Raperda inisiatif DPRD tentang protokoler pimpinan dan anggota dewan Kabupaten Kepahiang dan Raperda tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota dewan.

Pihak eksekutif yang diwakili oleh Wakil Bupati Kepahiang, Neti Herawati S.Sos, pada prinsipnya eksekutif menyetujui kedua raperda Insiatif DPRD tersebut. Neti, menyampaikan mekanisme usulan Raperda yang diinisiasi DPRD telah sesuai dengan regulasi yang mengatur yaitu, Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang pembuatan produk hukum daerah.

“kedua raperda yang diusulkan DPRD tersebut sangat baik, semoga dengan adanya Raperda ini tata kelolah DPRD yang menyangkut keuangan dan sistem protokoler dapat berjalan dengan baik, dan dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya” Ujar, Wabup Kepahiang. 

Paripurna dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepahiang dan nota pengantar 7 raperda pemkab Kepahiang Tahun 2018.

Beberapa fraksi DPRD Kepahiang banyak menyoroti pelaksanaan APBD Tahun 2017 di tingkat OPD. Sorotan ini didasarkan atas lemahnya pelaksanaan APBD sehingga Pemkab Kepahiang memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) di Tahun 2017 lalu.

Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Nasdem menyoroti kinerja keuangan pihak eksekutif.  Sehingga banyak OPD yang menjadi sasaran temuan BPK. Selain itu secara khusus fraksi Golkar juga menyoroti masalah piutang pendapatan yang mencapai Rp. 14.042.093.493.19. Namun, menurut Bupati Kepahiang piutang tersebut adalah akumulasi piutang sejak tahun 2002 dan didominasi piutang PBB. 

“terkait dengan opini WDP kita akan segera benahi, Insyallah tahun depan kita WTP, kalau piutang ini akibat dari pelimpahan piutang pusat ke daerah dan piutang bagi hasil dari Provinsi Bengkulu” Jelas Hidayatulah. 

Berkaitan dengan temuan BPK RI, Bupati Kepahiang mengucapkan terimakasih atas pandangan dan masukan DPRD. Menurutnya eksekutif akan segera memeperbaiki masalah-masalah tersebut dengan cara menyusun perencanaan yang lebih matang guna menindaklanjuti temuan BPK.

Lebih lanjut Fraksi PKPI,  FKPD,  Nasdem dan Gerinda  juga menyoroti masalah kinerja PDAM Tirta Alami terutama ketersediaan air bersih. Menurut DPRD masyarakat sudah mulai mengeluhkan masalah air bersih yang akhir-akhir ini mengalami gangguan. DPRD meminta Kinerja PDAM diperbaiki karna debit air bersih yang mengalir ke rumah-rumah masyarakat mulai berkurang. 

Juru bicara Fraksi PKPI, Ice Rakizah Syafrie meminta Bupati Kepahiang untuk mengevaluasi kinerja PDAM. Dalam pandangan umum yang disampaikannya, fraksi PKPI menyoroti kinerja PDAM yang belakangan menyebabakan terjadinya krisis air bersih. 

“Frakasi kami berharap bapak Bupati segera menyelesaikan masalah kinerja PDAM, terutama persedian air bersih” Ujar Ice.

Atas masalah tersebut Bupati kepahiang menjelasakan bahwa sumber mata air PDAM Trta Alami akhir akhir ini mengalami penyusutan drastic hingga 50 persen. Bupati berjanji akan segera memperbaiki kinerja PDAM. 

Kedua agenda rapat paripurna masing-masing dipimpin langsung Ketua DPRD Kepahiang Badaruddin, didampingi Wakil Ketua I Andrian Defandra, Wakil Ketua II Syaparudin, dan dihadiri Bupati, Hidayatulah Sjahid, Wakil Bupati Netti Herawati, dan beberapa OPD terkait. (Adv)

Reporter : Rabiul Awal
Editor : Riki Susanto