Literasi Keuangan Masyarakat Bengkulu Masih Rendah

Ilustrasi kejahatan fintech, Foto: Dok/uangpedia.com

Indo Barat – Laporan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu menyebutkan Indeks Literasi Keuangan (ILK) Provinsi Bengkulu berada pada angka 34,12 persen, sementara ILK secara nasional pada angka 38,04 persen. Adapun untuk Indeks Inklusi Keuangan (IIK) Provinsi Bengkulu pada angka 85,56 persen dan IIK Nasional yaitu pada angka 76,10 persen.

Survei OJK yang melibatkan 12.773 responden dari 34 Provinsi dan 67 Kabupaten/Kota yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan yang berada dibawah pengawasan OJK. Untuk tingkat literasi keuangan OJK menggunakan 4 indikator; pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku sementara untuk tingkat inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage) produk/layanan keuangan dalam satu tahun terakhir.

Rendahnya literasi keuangan ini diketahui berdampak pada akses dan pengelolaan keuangan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga tidak memiliki perencanaan dan tujuan keuangan yang baik. Penempatan instrumen investasi sering tidak tepat dan rentan terjebak oleh praktik investasi bodong

Melihat persoalan itu, Gubernur Rohidin Mersyah menginstruksikan kepada TPAKD Provinsi Bengkulu bersama OPD teknis, pihak lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya melaksanakan upaya peningkatan literasi dan akses keuangan masyarakat.

Gubernur juga meminta 3 program unggulan TPAKD Provinsi Bengkulu harus betul-betul diaplikasikan ke tengah masyarakat dengan menunjuk langsung eksekutornya. Pertama program percepatan akses pengurus masjid supaya memiliki rekening di bank sehingga pembayaran honor imam, bilal dan khatib bisa terkoneksi dan terintegrasi secara baik.

Kedua percepatan asuransi tani, nelayan dan peternak, terakhir program percepatan perluasan akses keuangan sektor lain sehingga akses keuangan meningkat lebih dari 75 persen.

“Jadi simpul-simpul seperti ini, disamping akan meningkatkan indeks literasi keuangan, akses keuangan akan semakin besar, juga akan berujung pada tertib administrasi pemerintah, sehingga juga bermuara pada akuntabilitas dan tercapainya good governance” kata Gubernur Rohidin usai menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bengkulu Semester I Tahun 2021, di Ruang Rapat OJK Bengkulu, Selasa, (27/04/2021).

DIi tempat yang sama Kepala OJK Provinsi Bengkulu Toto Adji Siswantoro menyampaikan dukungannya kepada Pemprov Bengkulu. Pihaknya berkomitmen penuh untuk membantu pelaksanaan terhadap 3 program unggulan TPKAD Provinsi Bengkulu.

“Kami dari OJK Bengkulu siap memantau pelaksanaan 3 program TPAKD Provinsi Bengkulu. Jadi sampai dengan akhir 2021 ini semoga meningkat dari sisi literasi maupun inklusinya,” kat Toto Adji Siswantoro. [***]
Editor: Iman SP Noya

Kategori: Ekonomi Bisnis

Tag: #Fintech #Literasi Keuangan #OJK Bengkulu