Menko Polhukam: Konotasi Menganggap Wajar Praktik Pungli Harus Dihilangkan

Menko Polhukam Mahfud MD saat pidato di pencangan Kepahiang sebagai Kabupaten Bebas Pungli. Sabtu, 12 Maret 2022. Foto/Dok

Indo Barat – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan Konotasi atau kesan biasa menganggap wajar praktik pungli harus dihilangkan.

Mahfud menegaskan, memungut biaya pelayanan tanpa dasar yang sah, meskipun nominalnya kecil, tak bisa dibenarkan. perbaikan kualitas pelayanan dengan komitmen bebas dari praktik pungutan liar merupakan sikap menghindarkan dari tindakan dan perilaku koruptif.

“Konotasi menganggap wajar praktik pungli seperti ini tidak hanya terjadi di kementerian lembaga pusat saja namun juga banyak pada level daerah, bahkan level terkecil di tingkat RT RW. Konotasi seperti ini yang tidak boleh,” terang Mahfud saat di pencangan Kepahiang sebagai Kabupaten Bebas Pungli, Sabtu (12/3/ 2022)

Dirinya mengingatkan, setiap tindakan pelanggaran mempunyai risiko sebagai konsekuensi. Baik pelanggaran kecil apalagi pelanggaran besar.

“Kalau ada yang berani melakukan kejahatan mengambil uang negara, mengambil uang rakyat, mungkin hari ini aman tapi tidak untuk besok atau lusa. Sebelum pensiun aman, sesudah pensiun akan dikejar orang atau terpaksa membayar orang untuk melindungi,” tutur Mahfud.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan Pemprov Bengkulu bersama instansi vertikal serta perguruan tinggi negeri dan swasta telah mendeklarasikan pelayanan bebas pungli.

Pelayanan bebas pungli, kata Rohidin, akan meningkatkan kualitas layanan dan membangun optimisme serta kepercayaan publik, bahkan mampu meyakinkan investor untuk melakukan investasi di Bumi Rafflesia. Selain itu juga membangun sikap integritas bagi pelayan publik.

“Hati saya sungguh perih, saat harus menandatangani pemberhentian ASN karena vonis korupsi, ada juga PNS yang masih muda dan produktif harus berhenti karena kesalahan dengan nominal ratusan ribu. Saya kira dengan Perpres Saber Pungli ini menjadi jelas, mana pungli mana korupsi dan semoga kita semua mampu menghindarkan dari tindakan-tindakan ini,” ucap Gubernur Rohidin.

Membangun budaya integritas, imbuhnya, perlu dilakukan bersama-sama. Tak hanya institusi yang melakukan layanan, namun harus didukung oleh perilaku masyarakat.

Sebelumnya, Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid memaparkan, UPP Saber Pungli Kabupaten Kepahiang mendapat predikat terbaik di Provinsi Bengkulu. Hal ini kemudian diikuti dengan deklarasi komitmen sebagai Kabupaten bebas dari pungli.

“Kita berkomitmen melakukan pelayanan bebas pungli hingga tingkat desa, dan ini didukung oleh tokoh masyarakat, tokoh agama. Mudah-mudahan praktik-praktik pungli di Kabupaten Kepahiang, bisa dihindarkan,” kata Hidayat.

Editor: Alfridho AP

Kategori: Pemerintahan

Tag: #Kemenko Polhukam #Mahmud MD #Menkopolhukam #Pelayanan Bebas Pungli #Pemerintah Kabupaten Kepahiang #Pemerintah Provinsi Bengkulu #Praktik Pungli