Usulkan Penerimaan 2.500 ASN, Anggaran Pemda Seluma Defisit Rp 67 Miliar
Featured Image

Usulkan Penerimaan 2.500 ASN, Anggaran Pemda Seluma Defisit Rp 67 Miliar

Diposting pada November 17, 2024 oleh Penulis Tidak Diketahui

Sekda Seluma, Hadianto usai rapat paripurna bersama DPRD, Foto: Dok

Indo Barat – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Seluma untuk tahun 2025 terancam defisit senilai Rp 67 miliar, dari total pagu anggaran Rp 1,089 triliun. 

Defisit ini disebabkan oleh penambahan anggaran untuk gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang direncanakan untuk tahun 2025 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seluma, Hadianto, setelah mengikuti paripurna DPRD pada 15 November 2024.

“Kami mengusulkan penambahan pegawai CPNS untuk tahun 2025 sebanyak 1.350 orang, serta PPPK sebanyak 1.250 orang, yang totalnya mencapai 2.500 Pegawai Negeri Sipil dan PPPK yang akan digaji pada tahun 2025,” ujar Hadianto.

Adapun rincian dari usulan tersebut, 1.350 formasi CPNS terdiri dari 100 kuota untuk tenaga kesehatan dan 1.250 untuk tenaga teknis. Sementara itu, kuota PPPK yang diajukan juga mengalami kenaikan signifikan, dengan total 1.204 formasi. 

Pembagian formasi PPPK ini terdiri dari 379 formasi untuk tenaga guru, 275 formasi untuk tenaga kesehatan, dan 550 formasi untuk tenaga teknis.

“Kami perkirakan belanja anggaran yang dialokasikan untuk gaji PPPK saja, sejak 2020 hingga 2025, mencapai Rp 60 miliar, ditambah lagi dengan anggaran gaji untuk CPNS, yang kemudian berkontribusi pada defisit anggaran sebesar Rp 67 Miliar” kata Hadianto.

Penambahan jumlah ASN dan PPPK yang signifikan tidak diimbangi dengan proyeksi pendapatan daerah yang memadai, sehingga menyebabkan belanja pegawai membengkak. Hal ini berkontribusi besar terhadap terjadinya defisit anggaran yang kini menjadi permasalahan bagi keuangan daerah.

Defisit anggaran ini pun menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Seluma saat penyampaian RAPBD 2025 oleh eksekutif. Meski anggaran daerah terbilang besar, pemerintah daerah kini dihadapkan pada kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan.

Reporter: Deni Aliansyah Putra

Kategori: Daerah