Wajah Perang Terus Berubah, Strategi Kapitalis Cengkram Dunia !

Sangat berbeda tujuan perang dingin jilid satu yang ditujukan untuk memperebutkan pengaruh ideologi antara kapitalisme liberalisme versus komunisme etatisme, berbeda juga dengan perang dunia I dan II yang disebabkan oleh perebutan wilayah jajahan untuk eksploitasi SDA.

Pertarungan untuk memperluas pengaruh masing-masing poros kapitalisme atau mengunci untuk melemahkan poros kapitalisme yang lain, yang saat ini memicu melemahnya ekonomi China yang turut berdampak pada melemahnya ekonomi sejumlah negara berkembang yang menjadi mitra dagang terpenting China, seperti Indonesia dan Malaysia.

Jatuhnya seluruh harga komoditas terpenting di dunia hanyalah akibat dari melemahnya pertumbuhan ekonomi, demikian juga konflik-konflik bersenjata yang dilancarkan secara parsial dan proxial di sejumlah wilayah Timur Tengah, juga tercapainya perundingan nuklir dengan Iran.

Dan dapat saja ditafsirkan untuk tujuan melemahkan atau mematikan rantai pasar industri dan pasar infrastruktur, juga melemahkan pasokan energy yang mem-back up ekonomi China di Timur Tengah dan Afrika.

Perang dan saling kunci antara dua poros negara kapitalis tersebut tentu berbeda dengan perang dingin jilid I yang memperebutkan pengaruh ideologi, antara kapitalisme liberalisme versus komunisme.

Yang menjadi komoditi yang dipasarkan pada perang dingin jilid I adalah Ideologi  atau Pandangan atau “Kata-Kata” yang bertujuan mengubah pandangan hidup sebuah bangsa, instrumen yang bekerja untuk memasarkan ideologi adalah partai politik atau organisasi masyarakat sipil.

Sementara perang antara dua poros kapitalisme yang berlangsung saat ini ditujukan untuk mereformasi atau merombak pengaturan otoritas kapitalisme global ! otoritas sangat penting bagi setiap poros kapitalisme, baik poros Inggris-Amerika maupun poros China-Rusia.

Tujuannya untuk memudahkan ekspansi perebutan dan perluasan pasar infrastruktur, pasar energi, pasar industri, pasar pangan, dan juga penguasaan sektor energi dan keuangan dunia di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Kapitalisme Pengendali Sebuah Negara, Factual !

Telah menjadi tabiat dalam sistem Kapitalisme yang bergerak saat ini, siapa pemilik modal (kapital) maka merekalah para pengendali sebuah Negara yang sesungguhnya.
Entah mereka itu Pejabat Negara atau bukan, namun pastinya dengan kekayaannya para pengusaha papan atas memiliki peran penting sebagai pemegang kendali yang sesungguhnya.

Korporasi yang notabene adalah badan usaha dan bukanlah institusi Negara, namun memiliki kemampuan dalam mengintervensi kebijakan Negara, bahkan mampu pula menciptakan perang saudara atau konflik sentimentil di sebuah wilayah Negara.

Kapitalisme itu membutuhkan habitat ruang hidup berupa Negara yang siap di konsumsi, sehingga korporasi besar mampu mengendalikan pasar  (free trade) atau ibarat Raja yang mampu mengangkat dan memberhentikan para ‘pemimpin dan pejabat boneka’ di negara-negara kaya Sumber Daya Alam dengan tingkat pendapatan dibawah rata-rata.

Maka tak heran, dimanapun negaranya dan para pemimpin Negara khususnya negara yang memiliki kekayaan SDA melimpah, jika para pemimpinnya tidak mampu bersikap tegas maka akan memiliki peluang yang tinggi untuk menjadi boneka-boneka Kapitalisme.

Namun sebaliknya, bila para pejabat dan pemimpinnya memiliki sifat yang tegas dan berwibawa dalam menghadapi gempuran Korporasi, maka tantangan selanjutnya adalah si Pejabat atau pun pemipin akan terus di teror bahkan bisa jadi di gulingkan dengan berbagai skenario dan dalih-dalih, karena dianggap tidak mau tunduk kepada Korporasi.

Pemerintahan dalam Pemerintahan ?   

istilah pemerintahan bayangan (Kriptokarasi) di luar makna partai politik bisa mengacu pada sesuatu yang kadang disebut ” pemerintahan rahasia (secret)” atau ” pemerintahan tak terlihat (Invisble) “, istilah ini didasarkan pada pernyataan bahwa kekuasaan politik yang sejati dan aktual tidak dimiliki oleh perwakilan yang dipilih masyarakat. 

Melainkan orang-orang yang memegang kekuasaan di balik layar di luar institusi demokratis, menurut kepercayaan ini, pemerintahan yang terpilih secara resmi (Visible) sebenarnya hanya kaki tangan pemerintahan bayangan yang merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya.

Ada bagian-bagian dunia yang dipimpin dan dikendalikan oleh orang-orang yang tidak sama seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat umum yang tidak terlibat di balik layar  satu definisi pemerintahan rahasia adalah “pemerintahan rahasia di dalam pemerintahan”.

Pemerintahan rahasia ini adalah pemerintahan yang mengendalikan agenda pemerintah yang sah dan terlihat, jaringan orang-orang yang membentuk pemerintahan rahasia ini diikat oleh agenda bersama yang hanya diketahui oleh mereka dan atau orang yang mereka wakili, dan terikat oleh sumpah kerahasiaan.

Perombakan Tatanan dan Otoritas Kapitalisme Global

China dan Rusia sebagai negara kapitalis baru tidak sedang bertarung membangun sistem ekonomi politik global di luar dari sistem kapitalisme yang menghendaki liberalisasi di sektor keuangan dan perdagangan dunia.

Namun yang dikehendaki oleh China dan Rusia adalah reformasi atau perombakan tatanan dan otoritas kapitalisme global yang selama 70-an tahun bersandar pada sistem Bretton Woods, yang berkaitan dengan perubahan otoritas pengendalian ekonomi dan keuangan dunia yang selama ini dikendalikan oleh Inggris dan Amerika melalui lembaga multilateral IMF, WB dan WTO.

Pertarungan untuk mengubah tatanan dan otoritas kapitalisme global yang bersandar pada kesepakatan Bretton Woods tersebut ditandai oleh dua gejala yang sedang berlangsung saat ini.

Pertama, lahirnya sebuah bank pembangunan internasional baru senilai 100 milyar dolar yang didukung oleh negara-negara berkembang yang diluncurkan di Shanghai, China, yaitu Bank Pembangunan Baru (New Development Bank atau NDB ) yang diresmikan setelah tiga tahun dibahas dalam berbagai perundingan di antara negara-negara anggota BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan).

Peluncuran NDB dilakukan tidak lama setelah pembentukan sebuah bank multilateral lainnya, yaitu Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB), yang juga diprakarsai oleh pemerintah China. New Development Bank (NDP) dan Bank Pembangunan Infrastruktur Asia ( AIIB ) adalah sebuah upaya tandingan terhadap Bank Dunia, IMF dan ADB, yang dikendalikan oleh Amerika, Inggris, Uni Eropa dan Jepang.

Kedua, keinginan China untuk menjadikan Yuan (renminbi) sebagai alat tukar internasional yang sah diakui Dana Moneter Internasional (IMF), sejauh ini yang telah masuk ke dalam basket currency (keranjang mata uang) IMF adalah Dollar AS, Uero – Uni Eropa, Yen – Jepang, dan Poundsterling – Inggris, dalam istilah formal IMF, keranjang mata uang disebut sebagai Special Drawing Right (SDR).

Secara praktis sebagai SDR, Yuan – China dapat diakui sebagai denominasi cadangan devisa hingga alat transaksi IMF dalam operasionalnya, namun, hingga saat ini, Amerika dan Jepang melalui IMF masih tidak menyetujui memasukan Yuan sebagai sebagai SDR.

Penulis: Dhewa
Editor:Sjam