Warga Bengkulu Utara Ngadu Gubernur, Minta Perjuangkan Harga TBS
Featured Image

Warga Bengkulu Utara Ngadu Gubernur, Minta Perjuangkan Harga TBS

Diposting pada June 24, 2022 oleh Penulis Tidak Diketahui

Audiensi warga Bengkulu Utara ke Gubernur Rohidin terkait TBS, Jumat, 24 Juni 2022, Foto: Dok

Indo Barat – Gubernur Rohidin Mersyah menerima audiensi perwakilan masyarakat Kecamatan Ulok Kupai dan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara terkait permasalahan anjloknya Harga Tandan Buah Segar (TBS) di Balai Raya Semarak Bengkulu, Jumat, (24/06/22).

Kepala Suku Pekal Marga Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, Zamhari AS mengatakan, bahwa perwakilan Petani Kelapa Sawit Kabupaten Bengkulu Utara bertemu Gubernur Bengkulu dalam rangka menyampaikan terkait anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Saat ini, harga TBS semakin turun. Apalagi di tingkat petani yang semakin jauh dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Zamhari.

Ia menjelaskan, pabrik atau perusahaan membeli TBS dengan harga 970 rupiah per kilogram. Sedangkan petani menerima hasil penjualan sekitar 300 rupiah per kilogram. Selain itu, perusahaan sawit juga membuat kebijakan pembatasan pembelian sawit berdasarkan jumlah kendaraan. Kendaraan truk hanya 50 per harinya, dan mobil kecil 30 per harinya. 

“Rendahnya pendapatan yang diterima petani disebabkan karena biaya angkut, upah panen dan lainnya. Ditambah lagi, pihak pabrik juga membatasi kuota kendaraan yang masuk,” terangnya.

Sementara itu Gubernur Rohidin Mersyah beberapa waktu lalu sudah mengeluarkan edaran penetapan harga sesuai kesepakatan, namun ternyata kepatuhan di tingkat pabrik sangat jauh dari yang ditetapkan. 

“Situasi ini memang sudah permasalahan nasional, di mana kebijakan presiden pada waktu harga minyak goreng tinggi. Sehingga, ekspor bahan baku minyak goreng hingga CPO ditutup namun ternyata harganya tetap tinggi. Dan akhirnya terjadi pergantian menteri dan ada beberapa pejabat yang diperiksa aparat,” jelas Gubernur.

Lebih lanjut, Rohidin meminta masyarakat untuk tidak anarkis menanggapi permasalahan ini dan dirinya akan tetap terus memantau perkembangannya. Terakhir, dirinya membuat kebijakan kepada seluruh pabrik CPO yang ada di Bengkulu memastikan data produk CPO dan 20 persen kewajiban DMO tersuplai ke mana.

Editor: Alfridho Ade Permana

Kategori: Pemerintahan