Study Sistem Foodways Perlihatkan Ancaman Kerentanan Pengelola Hutan

Diposting: 20 Dec 2018
InteraktifNews - Konflik petani dan petugas penjaga hutan itu berlangsung cukup lama di 5 Desa di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu. Konflik ini muncul karena wilayah kelola rakyat dijadikan sebagai Hutan Negara, Hutan Lindung Bulit Daun Register 5.
Koordinator Program Akar Foundation Pramasty Ayu Kusdinar mengatakan akibat kepentingan ekologi yang idealis yang penekankan rahabilitasi dan pengamanan kawasan dengan kepentingan ekonomi pragmatis masyarakat sekitar hutan.
“Perubahan paradigma tata kelola hutan, salah satunya Hutan Kemasyarakatan memberikan kesempatan bagi petani untuk mengelola lahan di dalam hutan selama 35 tahun.” Kata Pramasty Ayu Kusdinar dalam presentasi hasil riset yang dilaksanakan oleh Akar Foundation dan Inkrispena di Hotel Sinar Sport Kota Bengkulu, (19/12/2018).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Akar Foundation yang didukung oleh The Samdhana Institute ini mengadirkan 20 orang perempuan petani Hutan Kemasyarakatan, Pengurus dari 4 Gapoktan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Desa Air Lanang, Tanjung Dalam, Tebat Pulau dan Tebat Tenong dalam Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Propinsi Bengkulu, Universitas Bengkulu, Sajogjo Institute dan beberapa LSM Lingkungan dan Perempuan yang ada di Bengkulu.
Di Kabupaten Rejang Lebong. Menurut Pramasty Ayu Kusdinar sejak tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.186.III Tahun 2015 telah di berikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) untuk lima desa yang berada di buffer zone Hutan Lindung Bukit Daun.
Riset system foodways ini dilaksanakan di Desa Air Lanang dan Tebat Pulau Kabupaten Rejang Lebong, kedua desa ini telah di berikan IUPHKm. Riset ini tujuannya untuk mendeskripsikan secara induktif sistem foodways keluarga petani Hutan Kemasyarakatan dan mengungkap adanya kelaparan tersembunyi di balik ancaman kerentanan livelihood.
“Unit analisis penelitian adalah rumah tangga petani HKm dengan menggunakan metode Penelitian Aksi Feminis” Kata Perempuan yang biasa di panggil Dinar ini.
“Akibat konflik kehutanan yang sangat lama memisahkan masyarakat dengan hutan telah terjadi perubahan pola tanam, perubahan pola kehidupan dan corak struktur produksi” Kata Dinar.
Sementara hasil awal penelitian, Dinar menjelaskan dalam penelitian Akar Foundation dan Inkrispena menemukan terjadi perubahan Kebiasaan makan di keluarga petani Hutan Kemasyarakatan, sumber makanan, volume dan frekuensi makan, cara mengolah makanan (kuliner) dan perubahan cara mengolah makanan.
“Pola belanja konsumsi berdampak pada problem kesehatan reproduksi kondisi ini memunculkan siasat gotong royong makanan” Kata Dinar.
Sementara Ken Budha Kusumandaru dari Inkripena menjelaskan bahwa awalnya petani Hutan berorientasi berproduksi untuk menghasilkan pangan dan belum mengenal adanya istilah dan masa Paceklik. Perubahan produksi makan berganti dengan produksi uang memicu perubahan.
“Yang tampak perubahan corak produksi ini adalah pertanian monokultur” Kata Peneliti Senior di Inkrispena ini.
"Para petani dipaksa menanam tanaman komoditi bisnis seperti kopi, gula, namun sedikit saja dibolehkan menanam kebutuhan pokok. Sistem tersebut sistematis terbawa-bawa hingga sekarang," jelasnya.
Perubahan sistem foodways sepenuhnya pada pasar untuk pengadaan makanan tertumpu pada uang. Hal ini memperlihatkan munculnya ancaman kerentanan terhadap penyediaan makanan yang berkolerasi dengan kelaparan.
“Jalan keluar untuk kasus ini salah satunya adalah memberikan akses pada masyarakat secara maksimal, akses terhadap tanah, akses pengetahuan, jejaring kerja sama dan permodalan yang tentunya tidak menjerat leher petani.” Jelas Ken Ndaru.
Sumber : Akar Foundation
Editor : Alfridho Ade P
Artikel Terkait Berdasarkan Kategori
-
Menelusuri Isu Honorer Siluman pada Seleksi PPPK di Kaur
23 Jan 2024
-
PT AIP Seluma dan Sederet Masalahnya: Cemari Sungai, Pajak hingga Berdiri Tanpa Kebun Inti
06 Oct 2023
-
28 Ribu Hektar Kawasan Bentang Alam Seblat Rusak, Ini Temuan Konsorsium
04 Nov 2022
-
LIRA Soroti Proses Penerbitan IMB PLTU Teluk Sepang
07 Oct 2021
-
Review Balon Gubernur Bengkulu, Mereka yang Berurusan dengan Korupsi
03 Aug 2020
Topik Terkait Berdasarkan Tags
-
Akar Global Inisiatif Gelar Konferensi Masyarakat Hukum Adat: Dorong Dekonstruksi Pengakuan Hak Adat
22 Jan 2025
-
Akar Foundation Perkuat Pemkab Rejang Lebong Atasi Stunting
26 Jul 2023
-
Kolaborasi Menuju Pengelolaan Hutan yang Inklusif
24 May 2023
-
Gubernur Bengkulu Serahkan SK IUPHKm Kepada Masyarakat
30 Nov 2019
-
Gubernur Rohidin: Ekonomi Hijau Sebagai Inisiatif Baru Pembangunan di Bengkulu
23 Oct 2019