Netralitas Media Massa dalam Pilkada Kembali Diingatkan

Kombes Pol Sudarno, S.Sos,.MH, Kabid Humas Polda Bengkulu, Poto:Dok

Indo Barat – Kontestasi pesta demokrasi Pilkada serentak sebentar telah masuk dalam tahapan penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah termasuk di Provinsi Bengkulu yang akan dikuti 7 pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Di tengah penyelenggaraan pilkada itu, tidak jarang dijadikan kesempatan oleh beberapa media massa untuk membuat pemberitaan yang terkesan tidak berimbang atau secara langsung menyerang kandidat lain demi membela salah satu kandidat pilihanya. 

Selasa, (29/09/2020) Kapolda Bengkulu Irjen Pol Teguh Sarwono melalui Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno mengingatkan kembali peran media massa sebagai bagian dari pilar demokrasi untuk tetap menjaga netralitas agar jalannya pilkada serentak di Bengkulu berjalan sukses, aman dan damai.

Awak media kata Kombes Sudarno, harus bisa menyajikan berita-berita yang bermutu serta menyampaikan fakta dan data secara akurat, berimbang, dan menjunjung akuntabilitas tanpa embel-embel serta bersikap netral terhadap paslon kandidat kepala daerah Provinsi Bengkulu.

“Informasi yang disajikan oleh media haruslah akurat dan teruji kebenaranya sehingga masyarakat yang mengkonsumsi berita mendapatkan informasi yang tidak menyesatkan. 

Kami dari kepolisian akan berusaha agar pesta Demokrasi ini bisa berjalan dengan situasi tertib dan kundusif, disinilah peran Polri sebagai pengemban fungsi pemerintah yang bertugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat” ungkap Kombes Pol Sudarno

Dengan demikian, masyarakat Provinsi Bengkulu dapat menggunakan Informasi dari media massa untuk mengambil keputusan secara baik dan benar.

Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bengkulu Doni Supardi menyambut baik imbaun dari Kapolda Bengkulu karena fenomena di lapangan kerap terjadi ekploitasi media massa untuk kepentingan politik praktis sehingga mengabaikan kaidah-kaidah karya pers yang baik.

“Jaringan Media Siber Indonesia sejak awal didirikan ingin mengembalikan marwah media massa terutama media dalam jaringan (siber) untuk kembali ke khitah media massa yang sebenar-benarnya. Media massa yang tidak hanya taat pada regulasi seperti UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik tapi juga mengedepankan azas profesionalitas dan mendahulukan kepentingan umum dan stabilitas” kata Doni

Namun demikian tambah Doni, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk memilah dan memilih media massa yang layak dipercaya, kridibel dan benar-benar menjalankan fungsi pers di tengah masyarakat 

“Filter terakhir ada di masyarakat karena lembaga seperti dewan pers tidak akan mampu secara instan melakukan verifikasi media kepada masyarakat dalam waktu yang singkat. Intinya masyarakat juga harus pintar dalam menentukan layak atau tidak suatu media massa untuk dijadikan sumber informasi” jelas Doni. 

JMSI lanjut Doni akan berkomitmen penuh membantu seluruh pihak termasuk pihak kepolisian yang memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan pers yang sehat sehingga fungsi pers terutama di Bengkulu berjalan pada rel yang benar. [***]